Senin, 23 April 2018

Konep Dasar Akuntansi

Standar Akuntansi Keuangan disusun oleh organisasi profesi akuntansi yang ada di negara yang bersangkutan. Di Indonesia organisasi profesi ini dikenal dengan nama IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang setiap empat tahun sekali menyelenggarakan kongres untuk memilih ketua dan pengurus IAI. Standar Akuntansi Keuangan disusun berdasarkan anggapan dasar yang dikenal dengan istilah konsep dasar. Berikut akan dibahas beberapa konsep dasar yang digunakan dalam praktik akuntansi. 

1. Konsep Kesatuan Usaha (Business Entity) 

Konsep kesatuan usaha didasarkan pada anggapan bahwa penerapan akuntansi dilakukan pada unit individu ekonomi dalam masyarakat atau dikenal dengan istilah entitas. Entitas ini mencakup seluruh bentuk organisasi badan usaha (seperti perusahaan perseorangan, firma, perseroan, koperasi, perusahaan negara, dan sebagainya); unit pemerintahan (seperti pemerintah daerah, kecamatan, proyek, sekolah, universitas, rumah sakit, dan sebagainya), dan lembaga-lembaga sosial yang lain (seperti mesjid, gereja, klub sepak bola, organisasi politik, organisasi sosial) dan sebagainya. Entitas dianggap berdiri sendiri terlepas dari para pemiliknya atau siapa pun juga. Dengan demikian suatu entitas dianggap dapat melakukan transaksi, dapat memiliki harta dan dapat melakukan tindakan hukum yang lain. Objek dari akuntansi keuangan (selanjutnya disebut dengan akuntansi saja) adalah transaksi. Seluruh transaksi dari entitas ini dicatat, dianalisis dan diikhtisarkan untuk kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan laporan berkala. 

Transaksi adalah setiap kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan adanya perubahan terhadap posisi keuangan dari suatu organisasi. Sebagai contoh pembayaran tagihan telepon, pembelian barang dagangan, penjualan jasa merupakan salah satu contoh dari transaksi antara perusahaan dengan pihak luar (transaksi eksternal). Selain itu ada juga bentuk transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri (transaksi internal). Contoh dari transaksi internal ini antara lain pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, depresiasi (penyusutan), pembentukan cadangan dan sebagainya. 

2. Prinsip Harga Pokok (Cost) 

Barang dan jasa yang dibeli oleh suatu entitas dicatat pada harga saat transaksi tersebut terjadi. Entitas atau badan usaha tidak akan mengubah catatan harga beli dari barang tersebut, biarpun mungkin harga barang atau jasa di pasar berubah. Misalnya tanggal 1 Mei perusahaan membeli sebidang tanah dengan harga 50 juta rupiah. Tanah tersebut akan dicatat dengan harga 50 juta rupiah, biarpun setelah transaksi pembelian harga tanah berubah menjadi 60 juta rupiah. Cara pencatatan ini menggunakan prinsip historical cost (harga historis). 

Penentuan harga pokok dan penghasilan yang didapatkan merupakan hal yang fundamental dalam akuntansi. Dalam transaksi antara pembeli dan penjual kedua belah pihak selalu berusaha untuk menentukan harga yang paling menguntungkan dan hanya harga yang telah disepakati merupakan harga yang cukup objektif untuk tujuan akuntansi. Jika harga dicatat dengan harga yang selalu disesuaikan dengan harga penawaran, penilaian atau taksiran, maka laporan akuntansi menjadi tidak stabil, kurang dapat dipercaya dan menjadi tidak berguna. 

3. Dasar Akrual 

Dasar ini digunakan untuk menentukan kapan suatu transaksi harus dicatat (diakui). Misalnya perusahaan anda membeli mobil, dalam hal ini anda akan dihadapkan pada permasalahan kapan seharusnya transaksi pembelian mobil tersebut dicatat. Apakah pada saat inden?, uang muka diserahkan?, barang diterima?, surat tanda kendaraan bermotor diserahkan?, Pengantar Akuntansi bukti kepemilikan kendaraan diserahkan?, atau saat pembayaran lunas? Seluruh kejadian tersebut seringkali terjadinya tidak bersamaan, malahan waktu jedanya sering lama. 

Dalam akuntansi dikenal dua dasar pencatatan yaitu dasar tunai (cash basis) dan dasar akrual (accrual basis). Dasar tunai menyatakan bahwa transaksi dicatat saat terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Dengan demikian sebelum terjadi penerimaan atau pengeluaran kas transaksi tersebut belum dicatat. 

Dasar ini banyak dipakai oleh perusahaan kecil atau oleh individu-individu yang melakukan praktik profesional, misal dokter, bidan, pengacara dan sebagainya. Biarpun dasar ini banyak dipakai, namun PABU tidak memperbolehkan dasar tunai ini. Mengapa? Dasar akrual mencatat transaksi pada saat terjadinya, tidak mengindahkan penerimaan atau pengeluaran kasnya. Laporan keuangan yang disusun berdasar akrual tidak hanya melaporkan transaksi masa lalu, tetapi juga memberikan informasi tentang kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang menggambarkan potensi penerimaan kas di masa yang akan datang. Oleh sebab itu laporan keuangan yang disusun berdasarkan azas akrual menyediakan informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. 

4. Kelangsungan Usaha 

Kelangsungan usaha dari suatu entitas dijamin akan berlangsung terus, sehingga dapat melakukan transaksi di masa yang akan datang. Namun bilamana ada maksud atau keinginan perusahaan untuk membubarkan (melikuidasi) atau mengurangi secara material usahanya, maka laporan keuangannya harus disusun dengan cara yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.